Perda Syariah belum Menyentuh Ekonomi Syariah

Saudaraku, pada hari kamis kemarin (6/11/14), saya mengikuti sebuah acara seminar nasional yang diisi oleh orang-orang hebat dalam dunia ekonomi syariah. Ada Syafi’i Antonio, Adiwarman A. Karim, dan lain-lain.  Sponsornya pun tidak main-main, Bank Indonesia. Ya, sponsor utamanya adalah Bank Indonesia. Dan ternyata, agenda Bank Indonesia ini tidak hanya seminar, melainkan juga banyak agenda lainnya seperti lomba-lomba, bazar, dan lain-lain.

Namun kali ini saya hanya akan sedikit mengupas tentang apa yang disampaikan oleh Dr. Syafi’i Antonio. Tema yang ia sampaikan adalah “Ekonomi Syariah sebagai Solusi Permasalahan Ekonomi”.

Pakar ekonomi syariah Indonesia ini menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun telah terjadi 32 krisis di dunia ini. Itu artinya ada permasalahan serius yang melanda sistem ekonomi dunia. “What happening with the System?”, katanya.

Sistem ekonomi kapitalisme, lanjutnya, memiliki dampak kerusakan yang luar biasa. Terjadi ketidakmerataan pendapatan dalam perekonomian masyarakat. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin sangat lebar. Walaupun pada satu sisi orang-orang kaya di dunia berjumlah banyak dengan jumlah kekayaan yang sangat melimpah, namun di sisi yang lain teramat banyak orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan.

“Dari 131 negara di dunia, 1 dari 5 orang hidup di bawah tekanan kemiskinan”, katanya.

Lantas, apa solusinya? Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam, itulah solusi yang ditawarkan ketua STIE Tazkia ini.

Sebelum menutup seminar, ada ungkapan menarik dan penting yang patut saya taruh di sini dari apa yang ia sampaikan. Ia menyampaikan bahwa perda syariah yang ada di Indonesia belum menyentuh ekonomi syariah. Perda syariah yang ada hanya mengatur larangan minum keras, larangan berzina, dan semisalnya. Bahkan, peraturan yang ada di Aceh sebagai daerah istimewa pun tak menyentuh sama sekali perda syariah.

Makanya dalam seminar ini, Syafii Antonio mengulang-ulang kata “political commitment”. Artinya, peran pemerintah sangat penting dalam rangka memajukan perekonomian bebasis syariah di Indonesia.

Surabaya, 13 November 2014